Konsep dasar program lkma lkms gapoktan PUAP

Diposting oleh Maz Duikin on Selasa, 02 September 2014

LKMA PUAP merupakan program pemberdayaan usaha agribisnis yang ditujukan bagi petani/peternak di perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.
LKMA PUAP bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi Gapoktan sebagai kelembagaan petani di perdesaan yang dapat melayani kebutuhan petani anggota, khususnya dalam bidang permodalan.
Sebagai bagian dari program PNPM Mandiri, LKMA PUAP yang dilaksanakan oleh petani/peternak di pedesaan diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk menanggulangi/mengurangi kemiskinan sekaligus menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
Arahan Program PUAP.. !!
PUAP bertujuan untuk mengembangkan usaha agribisnis di pedesaan yang sesuai dengan potensi wilayah.
Melalui PUAP diharapkan fungsi Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani dapat berkembang menjadi lembaga yang berfungsi sebagai jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, PUAP memerlukan dukungan dan dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Pedesaan.
Sasaran Pemberdayaan ... !!
Sasaran pemberdayaan PUAP adalah petani/peternak sebagai pelaku usaha agribisnis dan pengurus Gapoktan sebagai pengelola lembaga ekonomi petani di pedesaan.
Untuk tercapainya sasaran, program PUAP didampingi oleh Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT).
Strategi Dasar PUAP.
  1. Optimalisasi potensi usaha agribisnis di desa miskin dan tertinggal;
  2. Penguatan modal usaha bagi petani kecil, buruh tani dan rumahtangga miskin; dan
  3. Pelatihan dan Pendampingan Gapoktan.


Strategi Operasional PUAP
  1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP, dilaksanakan melalui :
    • Pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP;
    • Rekruitmen dan pelatihan bagi PMT;
    • Pelatihan bagi pengurus GAPOKTAN; dan
    • Pelatihan bagi petani sebagai pelaku PUAP oleh penyuluh pendamping.
  2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal, dilaksanakan melalui :
    • Identifikasi potensi desa;
    • Penentuan usaha agribisnis (budidaya dan hilir) unggulan; dan
    • Penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
  3. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumahtangga miskin kepada sumber permodalan, dilaksanakan melalui :
    • Penyaluran BLM-PUAP kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan; dan
    • Fasilitas pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
  4. Pendampingan Gapoktan, dilaksanakan melalui :
    • Penepatan dan penugasan Penyuluh pendamping di setiap Gapoktan;
    • Penepatan dan penugasan PMT di setiap Kabupaten/kota.
Lokasi PUAP
Desa PUAP tersebar di 33 Propinsi, 386 Kabupaten/Kota, 2514 Kecamatan, dan 10.000 Desa miskin yang memiliki potensi pertanian.
Kriteria Gapoktan Penerima PUAP
Gapoktan sebagai pelaksana PUAP merupakan penggabungan dari beberapa kelompok tani dalam satu kawasan/hamparan desa.
  1. Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis.
  2. Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif.
  3. Dimiliki dan dikelola oleh petani.
  4. Dikukuhkan oleh Bupati/Walikota.
Rencana Usaha Bersama (RUB)
  • RUB merupakan Rencana Usaha Bersama sebagai persyaratan penerima PUAP, RUB disusun oleh GAPOKTAN secara demokrasi melalui rapat Gapoktan. RUB disusun mulai dari Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Kelompok (RUK) sampai menjadi RUB.
  • RUB disusun oleh Gapoktan harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, yaitu : 1) Budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, 2) Usaha non budidaya meliputi usaha indsutrirumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.


Sumber : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Selatan

More aboutKonsep dasar program lkma lkms gapoktan PUAP

Latar belakang dibentuknya program lkma lkms gapoktan PUAP

Diposting oleh Maz Duikin

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat 37,2 juta jiwa. Sekitar 63,4% dari jumlah tersebut berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agrbisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja diperdesaan, Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M.

Untuk pelaksanaan PUAP di Departemen Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007.
PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Gabungan Kelompok Tani (LKMA GAPOKTAN) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, LKMA GAPOKTAN didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani.

Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja diperdesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Departemen Pertanian maupun Kementerian/ Lembaga lain dibawah payung program PNPM Mandiri.
More aboutLatar belakang dibentuknya program lkma lkms gapoktan PUAP

Dana LKMA gapoktan PUAP Masih Dianggap Hibah

Diposting oleh Maz Duikin

TEGAL, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Jawa Tengah, Soekarno, Jumat (9/9/2011), mengatakan, sampai saat ini masih ada kesalahan persepsi soal dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (LKMA PUAP) oleh petani yang dianggap sebagai dana hibah.
Hal itu diungkapkan Soekarno,  di Desa Bogares, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. "Karena dianggap hibah, maka kewajiban untuk mengembalikan kurang," katanya.
Karena itu, perlu ada pemagangan gapoktan (gabungan kelompok tani) pada lembaga keuangan mikro, agar bisa mengelola dana LKMA PUAP dengan lebih profesional, untuk melakukan manajemen pengelolaan yang baik.
Cara itu dilakukan untuk mengakumulasi permodalan, sehingga bisa menggaji staf sendiri, dengan tercapai keinginan mentransformasi gapoktan menjadi lembaga keuangan mikro agribisnis.
"Harus dijelaskan kepada petani bahwa dana LKMA PUAP bukan untuk belanja konsumtif, tetapi untuk pengembangan agribisnis, termasuk tanaman pangan," katanya.
Hingga saat ini, dari 3.380 desa/gapoktan penerima dana LKMA PUAP di 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah, tersalur Rp 333,8 miliar. Tahun 2011 ini 128 gapoktan sudah ditetapkan sebagai penerima.
Sampai dengan akhir Juli 2011, dari dana Rp 376,8 miliar berkembang 12,5 persen dan menumbuhkan 1.752 unit lembaga keuangan mikro.
Wakil Bupati Tegal, Muhammad Herry Setiawan, mengatakan, dari 287 desa di Tegal, sudah 258 desa/gapoktan yang menerima dana PUAP, masing-masing Rp 100 juta per gapoktan/desa.
Dari total 287 desa di Kabupaten Tegal, tinggal 29 desa yang belum mendapatkan. Diharapkan untuk tahun 2012, semua gapoltan/desa di Tegal mendapat PUAP.
Menteri Pertanian Suswono, mengatakan, banyaknya desa yang sudah mendapat PUAP di Tegal bukan lantaran karena dia  berasal dari Slawi, Kabupaten Tegal, tetapi saat dia duduk di Komisi IV DPR RI. Setiap tahun Tegal mendapat rata-rata 50-60 PUAP.
Meski begitu, Suswono mengakui kalau sampai saat ini dia terus berkoordinasi dengan anggota Komisi IV lain dari daerah pemilihan Tegal, supaya daerah itu terus mendapatkan alokasi PUAP.
Menteri Pertanian berharap, pemanfaatan dana PUAP agar diawasi betul. Dana PUAP dalam bentuk bantuan sosial, bersumber dari APBN.
"Jangan sampai dana PUAP malah menyusut. Program PUAP inilah yang bisa memutus renternir. Dengan PUAP petani bisa mendapatkan modal yang mudah dan murah melalui dana bergulir. Termasuk memungkinkan petani membeli sarana produksi, seperti pupuk dengan harga sesuai HET," katanya.
Secara nasional, realisasi dana PUAP mencapai Rp 2,89 triliun. Dana PUAP diberikan Rp 100 juta tiap gapoktan/desa untuk mengembangkan usaha agribisnis, termasuk permodalan.

editor : Agus mulyadi

More aboutDana LKMA gapoktan PUAP Masih Dianggap Hibah

Diklat bagi pengurus program LKMA gapoktan PUAP

Diposting oleh Maz Duikin

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber  permodalan, pasar, dan teknologi serta kondisi organisasi tani yang  masih lemah. Untuk itu, program penanggulangan kemiskinan merupakan  bagian dari rencana pembangunan jangka panjang dan kesepakatan global  untuk mencapai tujuan millennium. Kementerian Pertanian mulai tahun 2008  telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan  (LKMA PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan  masyarakat.   LKMA PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan  modal usaha bagi petani anggota Gapoktan, baik petani pemilik, petani  penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Untuk mencapai hasil  yang maksimal dalam pelaksanaan LKMA PUAP maka dipandang perlu diadakan  diklat bagi pengurus Gapoktan agar pengelolaan dana BLM PUAP sesuai  ketentuan yang berlaku sampai dengan pertanggungjawaban secara tertulis.  Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang sebagai institusi  pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan diklat bagi aparatur dan non  aparatur juga melaksanakan kegiatan Diklat bagi Pengurus Gapoktan  Program PUAP dimana pada tahun 2013 ini dilaksanakan sebanyak 6  angkatan.  Diklat  bagi Pengurus Gapoktan Program PUAP dilaksanakan selama 5 hari efektif  mulai tanggal 1 – 6 Juni 2013 dan dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat  Pelatihan Pertanian, Dr. Ir. Surachman Suwardi, MP. Peserta yang  mengikuti diklat sebanyak 178 orang dari 13 kabupaten se-Jawa Barat.  Tujuan dari diklat ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha  agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani,  terwujudnya pemberdayaan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk  mengembangkan kegiatan usaha agribisnis, serta untuk meningkatkan fungsi  kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan  dalam rangka akses ke permodalan.  Selama diklat, peserta akan memperoleh 8  materi inti yaitu mengembangkan dan memberdayakan kelembagaan Gapoktan,  menumbuhkan LKM dalam Gapoktan, Mengembangkan usaha agribisnis,  menganalisis usaha agribisnis, melakukan pembukuan usaha agribisnis,  menyusun rencana usaha agribisnis, mekanisme penyaluran/penarikan dana  BLM PUAP, dan menyusun laporan kegiatan Gapoktan. Selain materi inti,  peserta juga mendapat materi mengenai Kebijakan Program PUAP, penampilan  profil PUAP model serta menyusun rencana implementasi.
More aboutDiklat bagi pengurus program LKMA gapoktan PUAP

Dana LKMA gapoktan puap agar bisa sentuh petani miskin

Diposting oleh Maz Duikin

RANCAEKEK,(GM)- Ketua Gabungan Kelompok Tani (LKMA Gapoktan) Turus Mukti, H. Agus Priyatna menyatakan, penyaluran dana Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (LKMA PUAP) sebesar Rp 100 juta yang digulirkan pemerintah ke Gapoktan Turus Mukti pada 2009 lalu, ditargetkan bisa menyentuh para petani miskin yang ada di daerah. Program LKMA PUAP itu digulirkan Pemkab Bandung untuk mendongkrak ekonomi para petani, baik dalam budi daya pertanian maupun usaha lainnya.

"Melalui program LKMA PUAP, secara politis masyarakat yang dibantu harus menjangkau petani miskin. Namun penyaluran dana LKMA PUAP itu tidak langsung ke para petani tadi, melainkan kerja sama dengan para kelompok tani. Jadi para pengurus kelompok tani berusaha membantu dan memfasitasi para petani yang membutuhkan bantuan dana dari Gapoktan melalui program LKMA PUAP tadi," kata Agus kepada "GM" di Sekretariat Gapoktan Turus Mukti, Kp. Rancakaso, RT 02/RW 02, Desa Padamukti, Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung, Minggu (24/4).

Menurutnya, bantuan yang disalurkan kepada para petani itu, bergantung pada banyaknya kuota atau anggota/petani yang ada di dalam kelompok tani tersebut. Selain kesediaan uang yang ada di Gapoktan Turus Mukti. Gapoktan ini mengelola delapan kelompok tani dengan 476 petani yang tersebar di Kec. Solokanjeruk dan luar.

"Namun dari ratusan petani itu, dalam 1,4 tahun yang baru terlayani program PUAP ini baru 110 petani. Artinya baru 25 persen yang terlayani. Sisanya belum terlayani karena keterbatasan dana yang tersedia di Gapoktan," katanya. 

Menurut Agus, dana PUAP tidak sepenuhnya digunakan untuk pertanian dan bergantung permohonan pinjaman rencana usaha anggota yang diusulkan ketua kelompok tani ke Gapoktan. Dikabulkan atau tidaknya bergantung hasil evaluasi dan penilaian Gapoktan.

Ia juga menjelaskan, dana PUAP yang beredar di tangan para petani mencapai Rp 218.300.000. Selain berasal dari dana suntikan PUAP sebesar Rp 100 juta, juga ditambah laba, tabungan, simpanan pokok dan wajib serta bantuan lainnya. "Yang jelas, kondisi keuangan di Gapoktan terus berkembang," ucapnya. 

Dikatakan, dana PUAP yang disalurkan kepada masyarakat dibagi dalam dua jenis usaha. Sebanyak 70% digunakan para petani dalam usaha di luar budi daya. Seperti berdagang telur asin, beras, ternak, dan usaha lainnya yang berkaitan dari produksi pertanian. Para anggota diwajibkan mengembalikan pinjaman setiap bulan. Sedangkan sisanya sebesar 30% digunakan untuk pertanian dan dikembalikan setelah panen raya.

Dikatakan, dana PUAP yang disalurkan pun tidak sembarangan dan ada aturannya. Di antaranya para petani yang mendapatkannya benar-benar memerlukan dan mengembalikan dengan baik. "Artinya kita menyeleksi dulu setiap anggota yang mengusulkan pinjaman uang. Kita juga memberikan pinjaman uang saat musim paceklik," katanya. (B.105)

Sumber: Harian Galamedia - Senin, 25 April 2011
More aboutDana LKMA gapoktan puap agar bisa sentuh petani miskin

Penggunaan dana LKMA gapoktan puap harus tepat

Diposting oleh Maz Duikin


KOTA-Bantuan dana hibah berupa program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (LKMA PUAP) harus tepat sasaran.  Untuk itu, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep kemarin (12/12) menggelar rapat koordinasi (rakor) di kantor disperta. Peserta rakor terdiri dari perwakilan 16 gabungan kelompok tani (LKMA gapoktan). Total bantuan dana PUAP Rp 1,6 miliar.  Sedangkan masing-masing gapoktan mendapat bantuan Rp100 juta.


Nah, untuk menghindari penyalahgunaan dana hibah APBN 2012 itu, penegak hukum kemarin memaparkan agar tidak ada penyelewengan. Tidak hanya dari gapoktan, dari perwakilan Kades yang menerima LKMA PUAP juga hadir, termasuk penyuluh pendamping serta pihak terkait. Pantauan Jawa Pos Radar Madura, perwakilan dari polres dan kejaksaan mengimbau jangan sampai dana LKMA PUAP diselewengkan.

Kepala disperta saat membuka rakor menegaskan, gapoktan harus mempertanggungjawabkan dana LKMA PUAP. ”Karena tujuan dana hibah untuk meningkatkan usaha petani,” kata Bambang. Dia menegaskan, jika ada penyelewengan adalah tanggung jawab gapoktan, karena dana itu langsung masuk ke rekening masing-masing penerima. ”Kami akan terus pantau realisasi dana LKMA PUAP di bawah,” janji Kabid Agribisnis Disperta H M. Hafi di sela-sela rakor kemarin. (radar)


sumber : Maduraterkini.com
More aboutPenggunaan dana LKMA gapoktan puap harus tepat

Dana LKMA gapoktan puap harus diberdayakan

Diposting oleh Maz Duikin

 Demak – Desa Merdeka : Salah satu program pemberdayaan di sector Pertanian adalah penggelontoran Dana LKMA PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian) . Dana masing-masing sebesar Rp 100 juta itu diberikan kepada LKMA Gapoktan ( Gabungan Kelompok Tani ) di setiap desa . Salah satunya desa-desa di kabupaten Demak.

Dari data yang ada dari seluruh desa di kabupaten demak sejumlah 249 desa baru 146 yang mendapatkan dana LKMA PUAP. Dari 146 desa itu ada beberapa desa yang dananya masih ngendon di rekening gapoktan. Salah satu penyebabnya diduga pengelola takut dana itu macet dianggota setelah dicairkan.

“ Ya karena itu dana pemberdayaan makanya setelah pelatihan ini saya harapkan semua Gapoktan atau LKMA. Mengelola dana PUAP ini dengan sebaik-baiknya . Ini semua demi peningkatan ekonomi di sector pertanian”, kata Kepala Bappeluh Demak Tri Wahyu Hapsari di sela –sela pelatihan penguatan LKMA PUAP di Balai Desa Katonsari Demak.

Dikatakan, Gapoktan atau LKMA diharapkan memanfaatkan dan PUAP ini dengan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan jika ada kesulitan dapat meminta bantuan pada penyuluh atau PMT. Diharapkan setelah berjalan maka dana itu berkembang dan benar-benar dimanfaatkan oleh para petani.
“ Jadi jangan ada lagi dana PUAP yang ngendon di Bank. Oleh karena itu pada kesempatan pelatihan ini anda semua dapat bertukar informasi dengan pengelola lain tentang perkembangan dana PUAP ini “, tambahnya.

Sementara itu Ahmad Ghufron salah satu PMT mengemukakan, dana PUAP ini dikucurkan seperti halnya dana PNPM untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu ada petunjuk pelaksanaan tentang pengucuran dana tersebut.

Dana PUAP ini sebagai modal awal Gapoktan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di pedesaan. Dana ini lewat LKMA ( Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) untuk membiayai usaha petani di sector pertanian, peternakan dan usaha lain yang berbasis pertanian.

“ Oleh karena itu jika ada dana PUAP yang masih ngendon di rekening ya itu seharusnya cepat-cepat di cairkan. Dana itu kan dana untuk pemberdayaan masyarakat petani “, kata Ahmad Ghufron.

Dikatakan juga , LKMA atau Gapoktan yang perkembangannya bagus ke depan bias berbadan hokum menjadi Koperasi. Beberapa LKMA atau Gapoktan di kabupaten Demak ini ada yang berhasil dan berkembang menjadi Koperasi. Sehingga usahanya lebih luas lagi . (Muin)

sumber : Desamerdeka.co.id
More aboutDana LKMA gapoktan puap harus diberdayakan

BP2KP Tuban Salurkan Program LKMA PUAP Tahun 2014 Kepada 8 Gapoktan

Diposting oleh Maz Duikin


TUBAN – Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Tuban baru-baru ini menyalurkan program PUAP (Pengembangan Usaha Agrobis Pedesaan) tahun 2013 kepada 8 LKMA Gapoktan yang tersebar di Kabupaten Tuban.
Bantuan dalam rangka meningkatkan SDM LKMA Gapoktan kepada para anggotanya tersebut langsung diserahkan dan diterimakan ke rekening masing-masing ketua LKMA Gapoktan penerima program sebesar Rp 100 juta rupiah dengan sistem 2 termin, termin satu 50 juta dan setelah LPJ termin dua 50 juta sesuai dengan juknis.
Bantuan yang bersumber dari Kementrian Pertanian tersebut diperuntukkan untuk simpan pinjam anggota serta pengadaan pupuk. “Dibuat 2 termin pencairan dimaksudkan untuk memaksimalkan penggunaan dana serta dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan dana,” demikian sepenggal komentar Drh. Kartono selaku Kepala BP2 KP Tuban kepada awak media ini.
Sementara itu, Kadir selaku ketua LKMA Gapoktan Sumber Rukun Kebunagung Rengel penerima program ini mengatakan dengan melibatkan segenap pengurus dari bendahara dan sekretaris berikut dengan kelompok tani yang ada secara transparan telah menyalurkan program ini dengan berharap semoga dapat berjalan dengan lancar.
Program ini adalah wujud perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan SDM petani agar tetap mampu bersaing dan dalam rangka meringankan beban petani untuk membantu meningkatkan produktifitas demi ketahanan pangan nasional. (SMY-Tuban)

Sumber : Megapos.co
More aboutBP2KP Tuban Salurkan Program LKMA PUAP Tahun 2014 Kepada 8 Gapoktan

Dana 100 juta untuk lkma lkms gapoktan PUAP

Diposting oleh Maz Duikin



Sebanyak 76 gabungan kelompok tani (LKMA gapoktan) di Kabupaten Magelang menerima dana Rp100 juta melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Dana dari APBN ini diserahkan dalam bentuk hibah.

     “Alokasi awal, ada 65 LKMA gapoktan yang diajukan, tetapi dua diantaranya tidak lolos karena pernah menerimanya tahun lalu. Jadi hanya 63 yang berhak, tetapi kemudian ada tambahan alokasi untu 13 LKMA gapoktan, sehingga total menjadi 76 yang menerima,” terang Kepala Balai Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Magelang, Agus Liem, kemarin. Jumlah ini, meningkat dari tahun lalu yang hanya 43 LKMA gapoktan.

 Mereka adalah gapoktan di desa yang tergolong miskin, dan diajukan oleh Bupati Magelang. Tahun depan, sebutnya, ada 120 LKMA gapoktan yang akan diajukan. Ia menjelaskan, dana ini berasal dari APBN yang diberikan dalam bentuk hibah kepada gapoktan. Sedangkan anggotanya yang akan menggunakan, harus meminjam, dan mengangsur pengembaliannya, dengan ketentuan yang dibuat oleh gapoktan tersebut.

     “Dana ini untuk penguatan desa, dan ditujukan untuk modal bagi anggota kelompok tani tersebut mengembangkan usahanya. Mereka bisa menggunakannya utuk usaha pertanian, peternakan bahkan dagang, lanjutnya. Dengan adanya dana hibah ini, menurut Agus, sekaligus menjawab kebutuhan petani yang selama ini selalu mengeluhkan kekurangan modal untuk mengembangkan usaha.

Untuk mendampingi gapoktan tersebut dalam pengaturan uang, BP2KP menempatkan seorang penyuluh pertanian setiap satu gapoktan. Selain itu, ketua dan wakil ketua gapoktan juga telah diberi pembekalan untuk manajemen pelaksanaan PUAP.

     “Dana itu harus terus digulirkan. Mereka juga ditarget dalam dua tahun harus bisa membentuk lembaga keuangan mikro,” tandasnya.

****)Widodo Anwari/ Humas&Protokol*
More aboutDana 100 juta untuk lkma lkms gapoktan PUAP

LKMA Gapoktan Mekar Layar Adakan RAT Perdana

Diposting oleh Maz Duikin on Rabu, 16 Juli 2014


Langensari. Bertempat di ruangan SMP IT Hafifudin Arrohimah, Minggu (24/3) Gabungan Kelompok Tani (LKMA Gapoktan) Mekar Layar Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong ,yang dihadiri BP4K Kabupaten majalengka, BP3K Cigasong, Camat Cigasong, Kepala Desa Tenjolayar dan anggota kelompok tani, mengadakan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) penyaluran dana LKMA PUAP yang diterima pada September 2011 dan sekaligus RAT (Rapat Anggota Tahunan) LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ) yang mengelola keuangan dana PUAP di Gapoktan Mekar Layar.

Dalam sambutannya ketua Gapoktan Sunarto A Md. (38) mengatakan,”Kami selaku pengurus meminta maaf karena dalam mengelola organisasi petani ini masih banyak kekurangan yang perlu bimbingan dari semua unsure terkait dikarenakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih sangat perlu mendapatkan arahan dan bimbingan, karena kebanyakan anggota kami 85% menempuh jenjang pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar.

Adapun SHU (Sisa Hasil Usaha) dari dana yang digulirkan Rp 100 000 000,- tercatat laba laba kotor Rp 10 000 000,- dengan rincian penggunaan Rp 7 000 000,- untuk melengkapi sarana penunjang dan biaya oprasional setahun ditambah biaya RAT sehingga Gapoktan mendapatkan laba bersih Rp 3 000 000,- , realisasi pinjaman dipokuskan pada petani penggarap sawah,penggemukan ternak dan penambahan modal usaha mikro kaum perempuan.”

Dalam sambutannya BP4K Kabupaten Majalengka memberikan respon baik walaupun kelompok ini masih baru tetapi sudah dapat mengelola keuangan yang dikucurkan pemerintah untuk dikembangkan dengan baik .Bahkan kelompok ini rangking ke 17 dari sekian puluh kelompok yang ada di Kabupaten Majalengka yang sudah bisa mengadakan RAT.


http://tenjolayar.desamembangun.or.id



More aboutLKMA Gapoktan Mekar Layar Adakan RAT Perdana

Rp 13,7 M Dana LKMA-PUAP Tersalur di Banjarnegara

Diposting oleh Maz Duikin


(BANJARNEGARA) - Sejak tahun 2008 sampai tahun 2011, terdapat 137 Desa dan Gabungan Kelompok Tani (LKMAGapoktan) penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP dengan total nilai sebesar Rp 13,7 Milyar.

Dana tersebut digunakan untuk Penguatan Modal Usaha Agribisnis bagi para petani, buruh tani dan rumah tangga miskin di perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.

Sekretaris Tim Teknis Kabupaten Sulistoro, SP, menyampaikan PUAP yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri juga bertujuan agar LKMA Gapoktan Pelaksana PUAP memiliki Unit Usaha Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis (LKM-A) yang berfungsi sebagai Bank Tani milik Gapoktan. Tugas LKM-A diantaranya adalah menerima pinjaman dan angsuran anggota, serta menerima tabungan anggota. “Sumber dana LKM-A berasal dari dana Bantuan Langsung Mandiri  PUAP yang besarnya Rp 100 juta masing-masing Gapoktan pelaksana” katanya.

Alokasi dana sebesar Rp 100 juta tersebut, lanjutnya, langsung dikirim ke rekening Gapoktan. Melalui LKM-A dipergunakan untuk penguatan modal usaha produktif agribisnis, diantaranya Usaha budi daya tanaman pangan, holtikultura, peternakan, dan perkebunan. Selain itu dipergunakan juga untuk usaha non budidaya seperti industri rumah tangga petani, pemasaran hasil pertanian dan usaha lain yang berbasis pertanian. “Semua pinjaman yang diberikan harus sesuai dengan Rencana Usaha Bersama yang sebelumnya diajukan oleh Gapoktan” katanya.

Ketua Panitia Penyelenggara Marsudi, SP menyatakan agar semua kegiatan terkoordinasi dengan baik maka diperlukan adanya Rakor. Rakor diselenggarakan selama satu hari di Rumah Makan Eksotik Sokanandi dengan tujuan untuk mempersatukan pemahaman, persepsi dan tindakan dari Tim Teknis dalam menjalankan Tugas Pendampingan dan Pengawalan Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). “Selain itu, Rakor ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PUAP yang telah berjalan sekaligus sebagai forum koordinasi demi keberhasilan PUAP di Banjarnegara” katanya.

Hadir pada kegiatan ini 60 orang peserta yang terdiri dari Tim Teknis Tingkat kabupaten sebanyak 20 orang dan tim Teknis Tingkat Kecamatan sebanyak 40 orang. (**--ebr)
http://www.banjarnegarakab.go.id


More about Rp 13,7 M Dana LKMA-PUAP Tersalur di Banjarnegara

LKMA sumber Rezeki Terima Penghargaan dari Presiden

Diposting oleh Maz Duikin


MedanBisnis - Medan. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Deliserdang Sabam Sagala mengapresiasi kemajuan petani khususnya yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berkat Rukun dan Lembaga Keuangan Mikro LKMA Sumber Rezeki. Kedua lembaga ini berhasil meningkatkan pembangunan pertanian khususnya di Deliserdang.
"Gapoktan Berkat Rukun dan LKMA Sumber Rezeki berhasil menjadi lembaga terbaik tingkat nasional. Dan, pada tanggal 17 Agustus bertepatan HUT Kemerdekaan RI, kedua lembaga ini akan menerima penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang akan diberikan di Istana Presiden," kata Sabam kepada wartawan, Kamis (15/8) saat melepas keberangkatan para pengurus lembaga ke Jakarta.

Menurut Sabam, para petani yang berangkat adalah Abdul Rahman selaku ketua Gapoktan Berkat Rukun, Nawan (Sekretaris), Suhendro (Bendahara) dan Damiri selaku pengurus Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dari Desa Tandam Hilir, Kecamatan Hamparan Perak.

Sedangkan penerima penghargaan LKM diwakili oleh David Setiadi Nasution selaku manager dari Desa Tanjung Rejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan.

"Keberhasilan kedua lembaga pertanian ini sebagai bukti bahwa petani kita mulai maju tidak hanya dari bertanam saja tetapi juga dalam mengelola lembaga itu. Dan, ini tidak terlepas dari peran serta Dinas Pertanian Deliserdang terutama para tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan HKTI Deliserdang sendiri," kata Caleg DPRD Sumut dari Dapil 3, Kabupaten Deliserdang ini.

Ketua Infokom Partai Demokrat Sumut ini juga mengatakan, untuk lebih memajukan dunia pertanian, HKTI Deliserdang bersama Dinas Pertanian setempat pada November 2013 akan mengajak sejumlah petani untuk studi banding ke Thailand.

"Kita pilih Thailand karena di sana pertaniannya sudah maju. Petani di sana mampu menghasilkan produktivitas padi hingga 25 ton per hektare sementara kita masih berada pada angka 7 - 8 ton per hektare," kata Sabam didampingi Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Hamparan Perak Asril Haris Abrakha dan peneliti HKTI Deliserdang Nasional Ginting.

HKTI juga kata pemilik nomor urut 7 ini, akan terus merangkul petani dalam mengadopsi teknologi dalam memajukan sektor pertanian yang akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup petani menjadi lebih sejahtera.

Karena tanpa teknologi, pertanian akan sulit maju. "Inilah salah satu cara HKTI Deliserdang untuk melepaskan ketergantungan pangan dari negara luar. Kita harus bisa menekan impor terutama impor bahan pangan karena Sumut memiliki sumber daya alam yang luar biasa untuk menghasilkan pangan," tegas Sabam.

Sementara Ketua Pelaksana Penyuluh Pertanian Deliserdang Lomo Hutabalian mengatakan, keberangkatan kedua lembaga ini ke Istana Presiden untuk menerima penghargaan diharapkan menjadi motivasi bagi petani lain untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas pertaniannya.

Kedua lembaga ini, kata Lomo, mampu meningkatkan kesejahteraan petani tidak hanya dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya saja tetapi juga dalam mengelola keuangan lembaga. Petani yang tergabung dalam kelompok tersebut tidak lagi kesulitan dalam permodalan saat akan melakukan usaha tani. Sebab, modal untuk kebutuhan bertanam sudah tersedia dalam Gapoktan dan LKM tersebut dengan jasa yang sangat rendah.

Ketua Gapoktan Berkat Rukun Abdul Rahman mengatakan, saat ini jumlah kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Berkat Rukun sebanyak 15 kelompok yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan ternak.

"Gapoktan kami telah mandiri baik dari segi keuangan maupun dari segi kelembagaan. Kami juga sudah mampu membuat kantor sendiri meskipun masih sangat sederhana serta usaha dagang," kata Rahman yang juga Ketua HKTI Kecamatan Hamparan Perak.

Segala kebutuhan anggota Gapoktan seperti benih, pupuk dan obat-obatan kata Rahman sudah terpenuhi dari usaha dagang yang mereka kelola. (junita sianturi)


More aboutLKMA sumber Rezeki Terima Penghargaan dari Presiden

Sosialisasi pemetaan LKMA dan LKMS yang belum berbadan hukum

Diposting oleh Maz Duikin


Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RI bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Kamis (25/11) lalu menyelenggarakan “Sosialisasi Perkoperasian Dalam Rangka Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro LKMA / LKMS Yang Belum Berbadan Hukum” di Hotel Nikki, Jl. Gatot Subroto - Denpasar dengan mengundang peserta 100 orang, terdiri dari unsur Kelompok Ekonomi Produktif / LKM, seperti :

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Kelompok Ternak, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Perikanan dan Pra Koperasi se-Bali dan dari unsur Pejabat Instansi Teknis Pembina LKMA / LKMS , seperti : Bappeda Provinsi Bali, Biro Ekonomi Setda Provinsi Bali, Dinas Perkebunan Provinsi Bali, Dekopinwil Provinsi Bali dan Kepala Dinas Koperasi se-Bali.

Tujuan diselenggarakannya sosialisasi, untuk menginformasikan tentang badan hukum terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, agar LKM yang belum berbadan hukum direkomendasi segera berbadan hukum. Guna memberikan pemahaman kepada peserta, Panitia menghadirkan 3 orang sebagai narasumber;

1. Ir. Gontam Siahaan (Anggota Tim Sosialisasi Perkoperasian Dalam Rangka Pemetaan LKM yang belum berbadan hukum),
2. I Gede Indra, SE.MM (Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali),
 3. I Gusti Putu Parwata, SE (Ketua KSP Duta Sejahtera) dan sebagai moderator, I Gst. Md. Adi Kusuma (Pranata Humas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali).

Sosialisasi dibuka Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra, SH.MH, dalam sambutannya mengatakan, cukup banyak kelompok-kelompok ekonomi produktif yang ada di masyarakat berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat di sekitarnya. Namun untuk mengembangkan usahanya mengalami kendala di dalam mengakses baik pasar, permodalan maupun teknologi yang dibutuhkan karena belum berbadan hukum.

Pemerintah melalui instansi teknis Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kelompok-kelompok ekonomi produktif ini untuk diperkuat statusnya menjadi badan usaha yang berbadan hukum, dalam hal ini berbentuk “Koperasi”. Dengan telah diperkuat statusnya menjadi badan hukum koperasi, akan lebih mudah meningkatkan akses terhadap sumber modal, teknologi, pasar, informasi, SDM, organisasi dan manajemen yang nantinya sangat berpotensi untuk mengembangkan kegiatan usaha bagi kemanfaatan anggotanya.
Diakhir sambutannya, Dewa Patra mengapresiasi setinggi-tingginya dan berterima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI khususnya Deputi Pembiayaan, menetapkan Bali sebagai salah satu dari 6 Provinsi di Indonesia dijadikan tempat pelaksanaan sosialisasi dan berharap peserta yang terdiri dari kelompok ekonomi produktif / LKM memperoleh pemahaman untuk nantinya dapat meningkatkan statusnya menjadi badan usaha yang berbadan hukum dalam wadah “koperasi”.
 www.diskopukm.baliprov.go.id 


More aboutSosialisasi pemetaan LKMA dan LKMS yang belum berbadan hukum

LKMA Segera jadi Koperasi

Diposting oleh Maz Duikin


Padang, Padek—Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di tengah masyarakat terus berkembang. Modal dana yang berasal dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (LKMA-PUAP) sekarang mencapai Rp95 miliar yang tersebar pada 842 LKMA di seluruh kabupaten/kota di Sumbar, kecuali Mentawai. Sayangnya, lembaga keuangan ini belum memiliki badan hukum. Untuk itu diharapkan LKMA segera menjelma menjadi koperasi.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Peran dan Strategi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) menjadi Koperasi, dipimpin Asisten II Bidang Ekbang Setdaprov Syafrial didampingi Kepala Biro Perekonomian Wardarusmen, Jumat (29/6), di Padang.
”Komitmen kita ini sebenarnya sudah diamanatkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Kementrian Pertanian dengan Kementrian Koperasi dan UKM tanggal 14 Januari 2011, tentang Pembinaan dan fasilitasi Gabungan Gapoktan Membentuk Koperasi Pertanian. Begitu pula dengan Kesepakatan Bersama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN tanggal 23 Seotember 2010, tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi melalui Program Kemitraan Usaha Kecil BUMN,” ujar Syafrial.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Achmad Kharisma mengatakan, sampai saat ini keberadaan LKMA menghimpun dana masyarakat belum dipayungi UU tersendiri. Padahal, setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan wajib memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau BPR dari BI, kecuali diatur dengan UU tersendiri.
Sedangkan penghimpunan dana dan menyalurkannya kembali yang dilakukan koperasi, diatur dalam UU No 25/1992 tentang Koperasi.
”Karena LKMA belum memiliki UU sendiri, maka alternatif yang tepat bagi LKMA yang aktif melayani anggotanya dapat mengembangkan kelembagaannya menjadi koperasi,” terang Achmad.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Djoni menyebutkan, dalam perkembangannya, sebagian kecil Gapoktan/LKMA sudah memiliki badan hukum baik berupa akte notaris, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Serba Usaha (KSU), jumlahnya sekitar 82 unit. Sebanyak 31 Gapoktan/LKMA juga sudah bermitra dengan perbankan dan swasta.
Pembinaan LKMA yang mengelola dana cukup besar ini, tidak lagi dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar, tetapi harus ditangani Dinas Koperasi dan UKM. Untuk tahap awal ini, LKMA yang memenuhi persyaratan menjadi koperasi akan dijadikan model. (*)

padangekspress.co.id

 
More aboutLKMA Segera jadi Koperasi

Anggota DPR nilai bantuan LKMA PUAP Gapoktan terlalu kecil

Diposting oleh Maz Duikin


Painan, Sumbar (ANTARA News) - Bantuan sosial oleh pemerintah melalui Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan LKMA (PUAP) di Rp100 juta kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dinilai terlalu kecil, kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Darizal Basyir.

"Saya sudah datangi salah satu LKMA Gapoktan di kabupaten ini dalam rangka reses beberapa hari lalu. Saya menilai bantuan sosial PUAP itu sangat kecil, sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat untuk penunjang usaha pertaniannya, " kata Anggota Fraksi Partai Demokrat itu ketika dihubungi di Painan, Selasa.

Setelah dilakukan evaluasi di lapangan terhadap LKMA Gapoktan Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batangkapas, Pesisir Selatan pada Jumat lalu, anggaran Rp100 juta kepada Gapoktan itu dengan anggota mencapai 700 orang, maka masing-masing anggota hanya dapat menikmati rata-rata Rp150 ribu untuk penunjang usaha pertaniannya.

Jumlah itu, kata dia sangat kecil dibanding kebutuhan biaya yang harus dipenuhi untuk bertani, sehingga dana itu tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penyaluran bantuan sosial LKMA PUAP tersebut.

Menurut dia, dana bantuan sosial melalui LKMA PUAP itu perlu dilakukan penambahan.

"Jika tidak dilakukan penambahan, penyalurannya hanya cukup untuk kelompok tani saja, tetapi bukan melalui Gapoktan," katanya.

Bila disalurkan lewat Gapoktan, lanjut Darizal, pemanfaatan bantuan itu akan sulit tercapai karena nilai nominal bantuan itu terlalu kecil.

"Saya yakin bila bantuan program LKMA PUAP ini masih disalurkan kepada Gapoktan dengan tidak menambah nilai nominalnya, maka pemanfaatannya tetap tidak akan maksimal oleh masyarakat (petani). Namun nilai nominal itu akan cukup apabila penyalurannya hanya bagi kelompok tani, " ujar dia.

Darizal berjanji akan membawa hasil evaluasi terhadap salah satu LKMA gapoktan di Pesisir Selatan itu ke tingkat pusat dan akan dibicarakan kepada Kementerian Pertanian.

Editor: Aditia Maruli
antaranews.com 
More aboutAnggota DPR nilai bantuan LKMA PUAP Gapoktan terlalu kecil

Bp4k tegal adakan temu teknis dengan LKMA gapoktan

Diposting oleh Maz Duikin

Tegal – Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) KabupatenTegal, Kamis (21/11) mengadakan temu teknis Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menuju LKM-A Gapoktan berbadan hukum di Aula SMK Negeri 1 Slawi. Acara tersebut dihadiri 50 Gapoktan dari 287 Gapoktan yang ada di Kabupaten Tegal.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala BP4K Kabupaten Tegal, Ir. Bambang Susanto,MM, dan dari Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal yang diwakili oleh Juli Kardi dari Bagian Koperasi. Dalam sambutannya, Kepala BP4K mengatakan, pengelolaan Gapoktan di tahun ke 4 setelah menerima program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ) sudah berbadan hukum koperasi.

Ke depan, kata Bambang, supaya LKMA Gapoktan tidak hanya mengelola simpan pinjam saja, namun harus sudah bisa diversifikasi usaha. Dia mencontohkan, misalnya LKMA Gapoktan menyediakan kebutuhan pokok. Karena salah satu penilaian terhadap LKMA Gapoktan yang bagus, kata Bambang melanjutkan, adalah LKMA Gapoktan yang punya diversifikasi usaha.

Berkaitan supaya Gapoktan di Kabupaten Tegal berbadan hukum koperasi, di hadapan pengurus Gapoktan, Juli Kardi, dari Dinas Koperasi, UKM dan Pasar KabupatenTegal, menjelaskan mekanisme aspek manajemen koperasi dan tatacara mendapatkan badan hukum koperasi.

Dia menjelaskan, untuk bisa mendapatkan badan hukum koperasi, maka Gapoktan terlebih dulu harus melalui serangkaian tahapan, seperti penyuluhan kepada anggota soal koperasi yang harus di ketahui dinas koperasi. Setelah itu membuat anggaran dasar koperasi yang disahkan notaris. Selanjutnya membuat pengajuan pengesahan badan hukum koperasi ke kementerian koperasi melalui dinas koperasi setempat. (*)

eksposrakyat.net

More aboutBp4k tegal adakan temu teknis dengan LKMA gapoktan

SHU LKMA gapoktan sumber makmur meningkat

Diposting oleh Maz Duikin

AIR PERIUKAN – SHU LKMA Gapoktan Sumber Makmur, Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan tahun 2013 mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2012.
Ini diketahui, setelah kemarin (29/1) dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dari rapat tersebut diketahui, SHU yang diperoleh tahun 2012 lalu sebesar rp 11.275.000. Sedangkan tahun 2013, naik menjadi Rp 25.551.000 atau mengalami peningkatan di atas 100 persen.
Diungkapkan Kepala Desa Lawang Agung, Kirman Effendi, S.Sos, usaha LKMA Gapoktan Sumber Makmur ini, baru bergerak di bidang simpan pinjam. Dengan jumlah aset sebesar Rp 141.925.872. Dari aset yang baru dimiliki tersebut, untuk membuka usaha lain, mereka masih terkendala dengan modal. “Tahun 2014 ini, kami berharap gapoktan ini dapat menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Sehingga dapat membawa kemajuan yang lebih signifikan di Desa Lawang Agung,” kata Kirman.

Kirman menambahkan, hal tersebut dapat dicapai bila LKMA gapoktan mendapat suntikan dana. Baik dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seluma, Pemda Provinsi Bengkulu ataupun dana pusat. Peran PMT sangat diharapkan untuk membantu pengembanguan usaha Gapoktan Desa Lawang Agung. Agar dapat lebih maju dan berkembang lagi.

Untuk diketahui, dalam RAT yang dilaksanakan di kantor Kepala Desa Lawang Agung ini, merupakan RAT yang kedua, sejak gapoktan ini menerima dana PUAP sebesar Rp 100 juta. RAT ini juga merupakan kekuasaan tertinggi dalam Gapoktan Sumber Makmur, yang menaungi 5 kelompok tani di Desa Lawang Agung. Lima kelompok tani tersebut ialah Kelompok Tani Sumber Makmur (SM) 1, SM 2, SM 3, SM 4 dan Tunas Baru dengan jumlah anggota sebanyak 118 orang.

RAT Gapoktan Sumber Makmur ini juga dihadiri Camat Air Periukan, Kepala BP3K Sukaraja, PPK, PPL, PMT, Kepala Desa Lawang Agung, serta seluruh anggota yang tergabung di dalam Gapoktan Sumber MAkmur Desa Lawang Agung. (ctr/krn)

radarseluma.com

More aboutSHU LKMA gapoktan sumber makmur meningkat

Pembinaan LKMA gapoktan oleh kepala dinas pertanian banyuwangi

Diposting oleh Maz Duikin

30-10-2012 | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan .

MUNCAR, BANYUWANGI. Bertempat di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Muncar, Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Ir. Ikrori Hudanto melakukan pembinaan terhadap pengurus Gabungan Kelompok Tani LKMA (Gapoktan) Sumber Mulyo, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar. Pembinaan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan pengawalan terhadap Gapoktan yang telah menerima dana bantuan Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) senilai Rp. 100 juta.

Diketahui bahwa Gapoktan Sumber Mulyo menerima bantuan Program PUAP sejak bulan November 2010. Sampai bulan ini nilai modal telah berkembang menjadi Rp. 108 juta itupun sudah bersih setelah dipotong biaya operasional Gapoktan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) ungkap Sugito Ketua Gapoktan Sumbermulyo.
Gapoktan Sumbermulyo merupakan salah satu dari 143 Gapoktan di Kabupaten Banyuwangi yang menerima bantuan Program PUAP dari Kementerian Pertanian dari Tahun Anggaran 2008-2012.

 Pemerintah mengucurkan bantuan senilai Rp. 100 juta untuk masing-masing Gapoktan. Menurut Kepala Dinas, sejak tahun 2008 sampai sekarang pemerintah telah mencairkan Program PUAP senilai Rp. 14,3 M. Dana tersebut sampai sekarang telah berkembang menjadi Rp. 16,07 M. Dari 143 Gapoktan pengelola dana PUAP telah terbentuk 13 Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada tahun 2011 dan tahun ini akan bertambah 15 unit LKM-A.

 “Dengan terbentuknya unit LKM-A pada Gapoktan akan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana PUAP, karena dalam sistem LKM-A pengelolaan keuangan akan dikelola para professional yang ditunjuk oleh Gapoktan. Dalam posisi ini Gapoktan adalah sebagai pihak pemegang saham” lanjutnya.
Kepala Dinas Pertanian Hutbun menambahkan bahwa Gapoktan harus “smart” dalam mengelola dana PUAP. Untuk meningkatkan nilai capital modal, Gapoktan dapat menghimpun dana dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota. Kedepan diharapkan Gapoktan melalui unit LKM-Anya dapat menaungi semua akses permodalan dari petani anggota.

Sarana dan prasarana petani anggota dapat tercukupi dari Gapoktan. Kalau modalnya sudah besar, selain unit simpan pinjam yang telah dikelola, Gapoktan dapat masuk ke pemasaran hasil pertanian anggota. Sehingga mengurangi praktek ijon oleh para tengkulak yang sampai hari ini masih banyak ditemui dilapangan.

http://portal.banyuwangikab.go.id

More aboutPembinaan LKMA gapoktan oleh kepala dinas pertanian banyuwangi

LKMA Gapoktan "Tambah Makmur" Bae Kudus Bukukan Laba Rp 122,6 Juta

Diposting oleh Maz Duikin

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Menjelang tutup buku anggaran, LKMA Gapoktan "Tambah Makmur" Desa Bae, Kecamatan Bae, mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Aula Balai Desa Bae, Rabu (5/3/2014).
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Camat Bae, Kepala Desa bae, BPD Bae, PPL Pertanian di wilayah Kecamatan Bae, dan pengurus LKMA Gapoktan Tambah Makmur.

Ketua LKMA Gapoktan "Tambah Makmur", Moch. Rukin mepada awal berdirinya Gapoktan tersebut pada tahun 2010 anggotanya hanya 25 orang saja. Seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2013 anggota LKMA Gapoktan Tambah Makmur menjadi 73 orang.
"Gapoktan Tambah Makmur itu awalnya terbentuk dari 5 kelompok tani yang ada di Desa Bae," katanya.
Pada RAT yang ke-3 ini, LKM Gapoktan "Tambah Makmur" telah membukukan laba sebesar Rp. 122.607.821. Laba tersebut diperoleh dari pengembangan dana bantuan melalui LKM Gapoktan.

Dia menjelaskan, bantuan dana PUAP yang diterima dari BLM ini digunakan untuk simpan pinjam di bidang pertanian non perikanan. Besarnya pinjaman kepada anggota maksimal adalah Rp. 2 juta yang bisa diangsur selama 12 bulan.
Camat Bae, Abdul Halil mengatakan, bahwa adanya anggapan masyarakat yang mengira dana PUAP adalah dana hibah untuk dipinjam dan tidak perlu dikembalikan karena sudah dihibahkan pemerintah kepada masyarakat perlu diluruskan.
"Karena dana PUAP itu merupakan dana bergulir kepada masyarakat sehingga harus berkelanjutan dalam pelaksanaannya," katanya. (*)

More aboutLKMA Gapoktan "Tambah Makmur" Bae Kudus Bukukan Laba Rp 122,6 Juta

BKP3 dan TPH Rohul Gelar Mimbar Sarasehan dengan Kementan RI

Diposting oleh Maz Duikin

BERITA RIAU (ROKAN HULU),situsriau.com-Badan Ketahan Pangan Penyuluhan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) dan Dinas Tanaman Pangan dan Holti Kultura (TPH) Rohul gelar mimbar sarasehan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Apresiasi Lembaga Mikro Agrobisnis (LKMA) kerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kemntan) RI di salah Hotel di Kota Pasir Pangaraian, Kamis (24/10/2013).

Mewakili Bupati Rohul Drs. H. Achmad, MSI yitu Kepala BKP3 Rohul Ir. Ruslan, MSi, menyampaikan, para petani umumnya tinggal di pedesaan mereka harus memiliki kemampuan dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan usaha tani, guna untuk mensejahterakan mereka dan keluarganya.  Maka menciptkan petani tangguh itu dimulai dari tangguhnya kelembagaan pemerintah dan non pemerintah untuk mengelolanya.

Dalam forum mimbar sarasehan ini akan terjalin dialog para kontak  tani nelayan dengan pemerintah untuk membangun pertanian, kata Ruslan termasuk strategi peningkatan Gapoktan menjadi LKM-A agar para pertani mendapat akses ke sumber permodalan, maka KTNA itu harus berperan aktif di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya diterangkan Kepala BKP3 Rohul, program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pertanian LKMA (PUAP) termasuk terobosan dari Kementan RI untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan usaha agrobisnis di pedesaan. LKMA PUAP itu jadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), maka Gapoktan pelaksana LKMA PUAP itu harus masuk dalam tahapan kemandirian ekonomi masyarakat.

Di Rohul program PUAP dilaksanakan sejak tahun 2008 lalu, bahkan Gapoktan di Rohul sudah mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP sampai tahun 2013, Kata Ruslan, Gapoktan sebanyak 144 berada di 144 Desa, tersebar di 16 Kecamatan telah banyak memberi manfaat bentuk fasilitasi pembiayaan usaha ekonomi produktif.

Ketua Panitia Erbina mengatakan, mimbar sarasehan KTNA dan Apresiasi pembentukan LKM-A itu dilaksanakan bertujuan, terciptanya pertukaran informasi tentang tata cara pembentukan LKM-A  sebagai akses permodalan serta asuransi investasi, meningkatkan wawasan pengetahun Gapoktan dan KTNA agar berperan aktif membetuk LKM-A mandiri dan profesional.

Peserta dalam sarasehan itu dari anggota Gapoktan sebanyak 100 orang, tampil sebagai pemateri Direktorat Pembiayaan Pertanian Dirjen PSP Kemantan RI Ir. Ikhwan, MM dengan materi kebijakan program PUAP dan Tata cara pemebntukn LKM-A, PT. Zurich Topas Life sosialiasi produk unit Link asuransi dan investasi, dan dari BRI  Kanca Pasir Pangaraian  Tata cara penyaluran SKIM Kredit KUR dan KKPE.

Hadir dalam kesempatan, selain dari Kementan-RI juga dihadiri Kepala, Dinas, Badan, Kantor, Pengurus KTNA se Rohul, Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) se Rohul, Unit Pelaksana Tekhnis Badan (UPTB) se Rohul, Pengurus KTNA Tingkat Kecamatan se Rohul Pengurus Gapoktan dan lainnya. (adv/hms)



More about BKP3 dan TPH Rohul Gelar Mimbar Sarasehan dengan Kementan RI

LKMA Gapoktan Lestari Nagori Sitalasari Gelar Rapat Anggota Tahunan

Diposting oleh Maz Duikin

Siantar-andalas LKMA Gapoktan Lestari Nagori Sitalasari Kecamatan Siantar, menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-3 di Aula Gapoktan tersebut, kemarin. Ketua Gapoktan Lestari, Basmin Sianipar mengatakan, pada awal berdirinya Gapoktan tersebut tahun 2010 lalu anggotanya hanya 68 orang, kini anggotanya telah bertambah menjadi 98 orang.

Saat ini, Gapoktan Lestari telah berhasil membukukan laba sebesar Rp 172.837.221. Sementara dana pertama kali digulirkan sebesar Rp 100 juta dari anggaran BLM PUAP Kementerian Pertanian.
Laba tersebut diperoleh dari pengembangan dana sebesar Rp 100 juta dari bantuan BLM PUAP, yang dikembangkan melalui LKM Gapoktan dan bantuan dana PUAP yang diterima dari BLM ini digunakan untuk simpan pinjam di bidang pertanian dan non perikanan.

Besarnya pinjaman kepada anggota maksimal Rp 2 juta yang bisa diangsur selama 12 bulan. Kesuksesan Gapoktan ini tidak terlepas dari peranserta seluruh Kelompok Tani, PPL, pangulu dan anggota kelompok. "Hal ini tercapai, karena kita selalu menerapkan transparansi dan kejujuran, petani betul-betul mendapat sentuhan pemberdayaan,"kata Sianipar.
Pinjaman yang diberikan berbasis pertanian, seperti warga tidak mempunyai lahan, dan banyak warga yang mempunyai usaha usaha. Keberhasilan juga berkat pembinaan BP4K(Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan).
"LKMA Gapoktan Lestari tahun 2013 meraih juara 1 tingkat Kabupaten Simalungun dan juara 4 pada tingkat Sumatera Utara serta dipercaya mengikuti studi banding ke Jawa Barat Juli 2013,"ungkapnya.
Camat Kecamatan Siantar Kandace Naborhu SE mengatakan, adanya anggapan masyarakat yang menyebut dana PUAP adalah dana hibah untuk dipinjam dan tidak perlu dikembalikan karena sudah dihibahkan pemerintah kepada masyarakat perlu diluruskan.
"Karena dana PUAP itu merupakan dana bergulir kepada masyarakat sehingga harus berkelanjutan dalam pelaksanaannya dan Gapoktan Lestari perlu menjadi contoh bagi kelompok tani lain yang menerima dana PUAP,"katanya.
Sementara, Suherman ST selaku konsultan atau PMT (Penyedia Mitra Teknik) mengatakan, Gapoktan Lestari sudah harus melakukan musyawarah meningkatkan menjadi LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis), karena manajemen keuangan Gapoktan itu dalam keadaan sehat.
"Banyak Gapoktan di Simalungun, hanya Gapoktan Lestari yang berhasil mengelola bantuan keuangan dari Kementerian Pertanian dengan baik tanpa ada masalah,"sebutnya.
Pada pelaksanaan RAT tersebut, juga dilakukan pemilihan kepengurusan yang baru periode 2014. Basmin Sianipar terpilih kembali secara aklamasi sebagai ketua. Sedangkan, jabatan sekretaris dipercayakan kepada Suyarmin dan Bendahara Sugianto.(LN)

Harianandalas.com

More about LKMA Gapoktan Lestari Nagori Sitalasari Gelar Rapat Anggota Tahunan

LKMA gapoktan ende, flotim dan lembata ikut pelatihan

Diposting oleh Maz Duikin

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Ende bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan/BBPP Kupang menyelenggarakan pelatihan khusus tentang Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberdayakan sekaligus pengembangan Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan yang ada di Kabupaten Ende, Flores Timur (Flotim) dan Lembata menjadi modal dasar pembentukan Lembaga keuangan Mikro-Agribisnis LKM-A di wilayah masing-masing. Hal ini disampaikan Bupati Ende Don Bosco M.Wangge dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda.Kabupaten Ende Ir.Don Randa Ma, pada acara pembukaan pelatihan Program pengembangan Agribisnis Perdesaan/PUAP bagi pengurus Gabungan kelompok Tani/Gapoktan se-Kabupaten Ende, Flotim dan Lembata (Selasa/23-04-2013) di wisma Emaus Ende. Bupati Don selanjutnya mengatakan, program PUAP merupakan program pemberdayaan petani untuk mendorong pertumbuhan usaha agribisnis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan di perdesaan sekaligus menjadi pendukung utama Program Nasional pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri. Menurut Bupati Don, Gapoktan sebagai kelembagaan tani yang melaksanakan program PUAP harus mampu memberdayakan kelompok tani dengan menggalang kepentingan bersama secara kooperatif agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyediaan sarana produksi pertanian, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar.” Kita harapkan pola pikir petani sekarang dan kedepannya berwawasan agribisnis dan menjadi wirausahawan handal di perdesaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang berdampak pada peningkatan taraf hidup petani” jelas Bupati Wangge. Dari aspek fasilitasi pembiayaan, demikian Bupati Don, PUAP merupakan program yang memberikan kemudahan akses petani untuk mendapatkan pelayanan pembiayaan melalui tata oleh Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani. Harus diakui, kata Bupati Don, selama ini petani usaha mikro tidak memiliki akses untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya mengingat skala usaha yang dikelola petani sangat mikro sehingga tidak layak dari aspek perbankan. Dana PUAP yang disalurkan ini dikelola dengan mekanisme bergulir kepada anggota tani sebagai pinjaman sehingga pada fase pembentukan Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis/LKM-A Gapoktan mendapat peingkatan akumulasi modal melalui dana keswadayaan yang dikumpulkan oleh anggota melalui tabungan atau saham anggota. Pelatihan ini akan berlangsung dari tanggal 23 s/d 27 April 2013 dengan melibatkan 40 pengurus Gapoktan dari kabupaten Ende, Flotim dan Lembata.(elsa-Humas Pemkab Ende).- 

Beritaende.com

More aboutLKMA gapoktan ende, flotim dan lembata ikut pelatihan

Launching LKM-A Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil

Diposting oleh Maz Duikin on Selasa, 15 Juli 2014

Berita Koran “Banten Raya Post”==Pelaku usaha kecil umumnya sulit mengakses modal perbankan. Hadirnya lembaga keuangan mikro tentu membawa angin segar. apalagi jika lembaga itu beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil (profit sharing), bukan atas dasar bunga riba seperti jamaknya lembaga perbankan.

Bertempat di kantor Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Rabu (29/12), Gabungan Kelompok TAni (Gapokan) Mandiri memperkenalkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM-A) yang mengelola bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (LKMA-PUAP) senilai Rp 100 juta dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan usaha masyarakat.

Kepala Kanwil Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten Kementerian Pertanian Mewa mengatakan, PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap maupun rumah tangga tani. Targetnya, adalah mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis sesuai potensi wilayah. “Pemerintah berupaya agar kesejahteraan petani meningkat, karenannya dengan PUAP diharapakan masyarakat bisa terbantu”.

Sementara itu, Lurah Kebonsari Eutik Atiqoh menyambut positif adanya lembaga ini. Menurutnya, masyarakat akan sangat terbantu dalam mengatasi masalah keterbatasan modal. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, banyak gapoktan berhasil mengembangkan usaha simpan-pinjam, dalam bentuk LKM-A. “Saya percaya Gapoktan Mandiri bisa menjalankan kepercayaan ini dengan baik, sehingga bisa membantu warga”, katannya.

Kasi Usaha dan Pengembangan Pertanian Dinas Pertanian dan Kelautan (DPK) Cilegon Endang Hanafi menyatakan, saat ini di Cilegon baru Kelurahan Kebonsari yang sudah siap membentuk LKM-A. “Mudah-mudahan 2011, semua gapoktan di Cilegon bisa melakukan hal yang sama. Bantuan Rp 100 jta per gapoktan sudah dibagikan kepada 38 gapoktan, namun baru Kebonsari yang sudah membentuk LKM-A. Tahun depan mudah-mudahan lainnya bisa mendapat bantuan itu..
More about Launching LKM-A Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil

Pengembangan lkma PUAP di kabupaten jombang

Diposting oleh Maz Duikin


LKMA-PUAP merupakan program terobosan Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan usaha agribisnis perdesaan.  Sejalan dengan format penumbuhan kelembagaan tani di perdesaan, Mentan melalui Permentan No.273/Kpts/OT.160/4/2007 telah menetapkan Gapotan merupakan format final dari organisasi di tingkat petani di perdesaan yang didalamnya terkandung funsi-fungsi pengelolaan.

Melalui Permentan 273 kementerian Pertanian telah menetapkan dan mewadahi LKMA Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani sekaligus menentukan arah pembinaan kelembagaan petani di perdesaan.Gapoktan penerima BLM PUAP diarahkan untuk dapat dibina dan ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan.

Kebijakan pengembangan Gapoktan PUAP menjadi LKM-A merupakan langkah strategis Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani skala mikro dan buruh tani yang jumlahnya cukup besar di perdesaan.
Dalam upaya terbentuknya LKM-A pada Gapoktan PUAP perlu dilakukan Pemeringkatan (Rating) Gapoktan PUAP menuju LKM-A.  Pemringkatan ini didasarkan pada:

1.    Kinerja Organisasi Gapoktan
2.    Managemen Pengelolaan LKM-A
3.    Kinerja Pengelolaan LKM-A

Begitu strategisnya kelembagaan Gapoktan PUAP di perdesaan dengan berbagai keragaman didalamnya, perlu kiranya penerapan managemen yang bagus dan legal mengingat kedepan segala pembinaan dan fasilitas dari pemerintah baik pusat dan daerah mengerucut pada organisasi ini.  Dasar pengelolaan organisasi yang kuat, mutlak diperlukan dalam hal ini.

Dalam pelaksanaan Legalitas Gapoktan di Kabupaten Jombang, segala sesuatu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dengan berpedoman pada:
1.    UU Koperasi Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2.    Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
3.    Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan petani
4.    Peraturan Meteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian
5.    Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 29/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
6.    Petunjuk teknis pemeringkatan (Rating) Gapoktan PUAP menuju LKM-A


Beberapa langkah yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:


1.    Pemeringkatan Gapoktan baik penerima PUAP ataupun yang masih dalam pengusulan dengan segala ketentuan yang ada.
2.    Aktualisasi data Poktan dan Gapoktan melalui MoU 3 Dinas terkait (Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan) sekaligus merestrukturisasi dan mereposisi Poktan dan Gapoktan se Kabupaten Jombang
3.    Menetapkan seluruh Poktan dan Gapoktan yang ada dalam Surat Keputusan Bupati sehingga segala pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang tergabung dalam organisasi ini dilakukan dengan resmi/ legal melalui SKPD terkait.
4.    Melakukan Legalitas Gapoktan-LKMA terseleksi melalui Notaris untuk pengembangan usaha hingga menjadi acuan pengembangan Gapoktan-LKMA lain.
5.    Kedepan, akan di teruskan legalitas Gapoktan-LKMA lain di Kabupaten Jombang dengan seleksi dan pembinaan yang lebih intensif.

Ada beberapa pertimbangan dalam pelaksanaan Pegembangan Gapoktan PUAP menjadi LKMA yang legal antara lain:
a. Gapoktan bukan lembaga baru, sudah ada tapi belum berbadan hukum/ terkelola secara profesional.
b. Gapoktan-LKMA akan terpacu dalam meningkatkan profesionalisme kerja.
c. Dilakukan untuk membangun kepercayaan stake holders pada Gapoktan
d. Mencegah berbagai permasalahan keuangan, karena akan diserahkan pada pihak berwenang dengan penyelesaian secara hukum
e. Bisa menjalin kerjasama dengan lembaga ekonomi lain di wilayah, misalnya KUD sehingga memperkuat perekonomian di wilayah.
f. Memperjelas posisi Gapoktan sebagai organisasi resmi binaan Pemerintah Daerah Kab. Jombang sehingga mencegah adanya Gapoktan palsu yang disalahgunakan untuk keuntungan pribadi/ golongan
g. Kedepan, segala pembinaan dilakukan Pemda melalui instansi terkainya. Termasuk pemberian berbagai fasilitas program. Untuk itu, diperlukan pengelolaan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum
h. Gapoktan punya daya tawar dengan pihak lain lebih kuat.
i. Negara kita masih membutuhkan banyak pengusaha untuk membangun perekonomian. Sehingga masih perlu penambahan lembaga ekonomi/ pengusaha terutama di perdesaan dengan potensi yang belum tergali secara optimal disana. Ini menjadi peluang bagi daerah (Kab. Jombang) untuk mengembangkan diri.
j. Diharapkan akan merangsang dinamika kegiatan ekonomi diwilayah

Selanjutnya, Gapoktan PUAP akan diarahkan untuk mejalankan fungsi Bank yang diperuntukkan bagi petani yang membutuhkan akses permodalan dengan pertimbangan:
a. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat tentang sulitnya akses perbankan karena diperlukan jaminan dll.
b. Lembaga Gapoktan-LKM-A sudah berbadan hukum sehingga segala peraturan akan dijalankan dengan teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
c. Bank yang ada adalah milik petani sendiri, sehingga ada ikatan kepercayaan yang kuat antara Bank dan peminjam.
Program ini dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan dimana Gapoktan mendepositokan dana PUAP 100 Juta sehingga akan menjadi jaminan dalam kredit. Gapoktan PUAP akan memperoleh Pinjaman dengan nilai 3 (tiga) kali lipatnya bahkan lebih untuk melaksanakan kegiatan usaha di desanya. Usaha yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi yang ada. Hal ini tentu akan merangsang kegiatan ekonomi yang lebih desar di wilayah, dengan harapan akan ada pertumbuhan ekonomi disana.

Sumber : dinas pertanian kabupaten jombang


More aboutPengembangan lkma PUAP di kabupaten jombang

LKM-A SURI INDAH MAJU PESAT

Diposting oleh Maz Duikin

Kabupaten limapuluh kota -Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Suri Indah, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sinamar Kenagarian Sungai Rimbang Kecamatan Suliki semakin menunjukan perkembangan sangat menggembirakan. Selama tahun 2013 saja aset LKM-A ini bertambah sebesar Rp42,3 juta.
“Dalam tahun ini aset kita bertambah sebesar sebesar 34,3% atau meningkat menjadi Rp223,3 juta pada akhir tahun 2013 dari saldo akhir tahun 2012 sebesar Rp118 juta,” ungkap Ketua Gapoktan Sinamar Hafrizal Har didampingi Manager Umum LKM-A Suri Indah Wiwid Defrianti kepada wartawan di Suliki.
Sementara pendapatan kotor sebanyak Rp56,7 juta dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp10 juta lebih. Sedangkan realisasi pinjaman selama tahun 2013 sebesar Rp228,8 juta lebih yang dinikmati oleh 151 orang dari total anggoat 244 orang.
Penyaluran pinjaman terbesar berada pada sektor pemasaran sebesar Rp67,2 juta (35%), sektor pertanian Rp46,8 juta (25%), sektor peternakan Rp34,5 juta (19%), sektor hortikultura Rp24,7 juta (13%) dan sektor perkebunan sebanyak Rp16 juta (9%).
Lebih lanjut dipaparkan, dana tersebut dihimpun dari tabungan dan  simpanan kurban, masyarakat, pendidikan dan simpanan hari raya sebanyak Rp31,9 juta. Berikut penyertaan/saham sebesar Rp30,4 juta, modal Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Rp100 juta dan pinjaman revolfing Rp40 juta.
“Kami optimis peningkatan yang menggembirakankan ini akan memacu LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar lebih berkembang lagi dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Perkembangan tersebut membuktikan semakin tingginya kesadaran anggota kelompok tani dan masyarakat yang tergabung di dalam lembaga permodalan milik petani ini,” ungkap Hafrizal.
Hafrizal otimis dari perkembangan hingga akhir tahun 2013 tersebut, simpanan anggota dan masyarakat yang kini berjumlah Rp31,9 juta akan meningkat siknifikan hingga Rp100 juta pada tahun 2014 ini. Begitu pula simpanan wajib dan penyertaan  saham ditargetkan akan bertambah sebanyak Rp60 juta dan pertambahan dari sumber dana lainnya.
“Kita memproyeksikan pendapatan kotor tahun depan naik menjadi Rp70 juta dan laba bersih tidak akan kurang dari Rp15 juta. Jika ini tercapai, maka aset hingga akhir tahun sekarang diperkirakan akan mencapai Rp473 juta atau naik sebesar Rp250 juta dari aset sekarang Rp223,3 juta,” yakin Hafrizal.(zal/dodi)

sumber : listasfakta.com

More aboutLKM-A SURI INDAH MAJU PESAT

Lkma prima lestari juara nasional Sistem Syari’ah, Aset Rp460 Juta

Diposting oleh Maz Duikin on Senin, 14 Juli 2014

MUHAMMAD BAYU VESKY-LIMAPULUH KOTA – Tidak tahan melihat masyarakat terus-terusan didera kemiskinan, membuat warga Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang, Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota (115 Km dari Kota Padang), meluluhkan kebekuan fungsi intermediasi industri perbankan di bidang pertanian. Salah satu caranya adalah Gabungan kelompok tani bernama Lestari, hingga mengelola keuangan pertanian dengan nama Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Prima Lestari.

Ketika gagasan muncul banyak orang menyebut ide konyol. Dipicu ingin maju dan memperbaiki ekonomi masyarakat kalangan petani, anggota gabungan kelompok tani (Gapoktan) Lestari di antaranya Musni Faisal, 27, dan kawan-kawan, mencari wadah yang bisa dijadikan tempat diskusi. Mereka bertukar pikiran dan belajar dengan pencetus LKMA Prima Tani, Masril Koto asal Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Masril adalah lelaki tak tamat SD yang kini masuk nominasi Danamon Award. Masril pulalah yang membuat ratusan LKMA di Sumbar dengan asset hampir Rp100 miliar.

Berkat lelaki itulah, Gapoktan Lestari terus mengepakkan sayap. Hingga akhirnya mereka sepakakat mendirikan LKMA yang diberi nama Prima Lestari. “Kami terinspirasi dengan Masril Koto. Makanya nama Prima Lestari sedikit diambil dari Prima Tani. Bahkan ketika peresmian LKMA, kami sengaja mengundang Masril Koto dan Alberso Sati Marajo 17 Februari 2009.

Jujur saja, kedua lelaki yang saya sebut tadi, adalah tempat diskusi dan bertanya kami,” kata Manager Umum LKMA Prima Lestari Musni Faisal kepada Singgalang Selasa (12/10) di kantor LKMA Prima Lestari Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang.


Singkat cerita musim berganti. Diceritakan Faisal —sapaan akrab Musni Faisal— pihaknya bersama pengelola LKMA Prima Lestari, di awal pergerakan sedikit gamang. Itu disebabkan masih minimnya aset yang dimiliki. Kalau pun, hanya bersifat modal dasar yang diberikan oleh sejumlah orang dari 240 anggota yang tersebar di 26 kelompok tani dalam Gapoktan Lestari.

“Alhamdulillah, ketika saya dan kawan-kawan berdiskusi dengan Masril Koto, akhirnya ada peluang rancak. Pertama ada kredit mikro nagari. Kami ambil dan dijadikan aset LKMA. Selanjutnya juga ada dana yang berasal dari Program Pengembangan Usaha AgriBisnis Pedesaan (PUAP) Nasional. Senang betul hati kami saat itu,” kenang Faisal yang tercatat sebagai utusan Sumbar untuk Jambore Bakti Pemuda, di Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.

Lantas ketika semua keyakinan sudah matang, baik itu dari pihak LKMA Prima Lestari maupun dari Gapoktan Lestari, selanjutnya disepakatilah LKMA Prima Lestari akan berjalan dengan sistem syari’ah. Setiap urusan dipermudah tanpa bunga besar dan agunan. Bagi petani yang akan melakukan simpan pinjam, diberikan kemudahan khusus tanpa prosedur yang merepotkan.

“Kini alhamdulilah aset LKMA Prima Lestari sudah mencapai Rp460 juta. Setiap anggota kelompok bisa meminjam. Begitu juga masyarakat nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang. Pinjaman paling tinggi baru Rp15 juta,” kata Faisal, sembari memperagakan sejumlah dokumen foto, sewaktu LKMA diresmikan setahun lebih silam.

Berkat ketangguhan LKMA Prima Lestari itu juga, sebulan lampau sengaja diutus Pemprov Sumbar untuk berlaga dalam lomba Gapoktan dan LKMA berprestasi se-Indonesia. Hasilnya LKMA Prima Lestari menjadi yang terbaik dan dinyatakan sebagai pemenangnya.

“Insya Allah, hadiahnya kita terima bulan November depan. Yang akan diberikan langsung oleh Menteri Pertanian bersama Menteri Koperasi,” terang Faisal.


Masih menurut Faisal, belum lama LKMA Prima Lestari berdiri, pihaknya juga merasa beruntung tatkala sejumlah daerah di Sumatra Barat menjadikan LKMA yang dipimpinnya sebagai bahan percontohan dan studi banding. Di antara PPL Dinas Pertanian yang melakukan studi banding ke daerah di lereng Gunung Sago itu adalah PPL Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Padang Pariaman, Pasaman Barat dan Solok Selatan.

“Mereka datang ke sini, bertanya bagaimana cara dan pengolaan LKMA sehingga bisa menjadi yang terbaik. Rasanya kami juga belum baik. Tapi yang jelas kami akan mencoba memberikan yang terbaik. Walaupun itu penuh rintangan. Satu lagi, kami juga ingin mewujudkan visi Gapoktan dan LKMA ini menjadikan anak nagari Sikabu-Kabu lepas dari kekangan ekonomi dan renteiner,” kata bujangan itu. (*)


More aboutLkma prima lestari juara nasional Sistem Syari’ah, Aset Rp460 Juta

Masril Koto: Pendiri Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Prima Tani yang Tidak Lulus SD

Diposting oleh Maz Duikin

Masril Koto adalah pendobrak kebekuan fungsi intermediasi industri perbankan di bidang pertanian. Bersama para rekannya, petani yang tak tamat sekolah dasar itu mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Prima Tani di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 2007.
LKMA Prima Tani di Nagari Koto Tinggi itu menjadi cikal bakal program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) nasional. Kini, lebih dari 300 unit LKMA telah berdiri di seantero Sumbar atas dorongannya.
Setiap hari, Masril berkeliling ke beberapa wilayah Sumbar dengan sepeda motor keluaran tahun 1997, yang disebutnya suka ”agak berulah sedikit” hingga kadang masuk-keluar bengkel.
Akibat sering berkeliling, Masril relatif sulit ”ditangkap”. Selama singgah dari satu tempat ke tempat lain itu, atas undangan kelompok tani, Masril selalu memotivasi agar LKMA didirikan sebagai solusi permodalan petani. Maka, dalam ranselnya tersimpan aneka perlengkapan penunjang aktivitas, seperti spidol, beragam contoh dokumen pendukung pendirian dan operasional LKMA, serta laptop.
”Laptop ini hadiah dari (ekonom) Faisal Basri, waktu kami undang ke Agam melihat LKMA,” kata Masril, yang mengaku bermodal keberanian untuk berhubungan dengan banyak orang. Segudang pengalaman dan orang dia temui dalam perjalanan yang menghabiskan biaya Rp 500.000 per bulan itu.
Perjalanan tersebut juga membuat dia jarang berkumpul dengan keluarga. Dalam sebulan hanya dua hari ia bersama istri dan anaknya di Nagari Tabek Panjang, Baso, Agam. Selebihnya, mereka berkomunikasi lewat telepon.
Proses panjang perjuangan Masril mendirikan LKMA diawali pada 2003. Sebagai petani, ia menanam padi serta membudidayakan jagung dan ubi jalar. Waktu itu ia ingin beralih menjadi petambak lele. Sampai suatu hari, ia bertemu seniman-petani Rumzi Sutan yang mendendangkannya lagu tentang cita-cita kemandirian petani.
Sejak itulah Masril bertekad memajukan petani. Ia lalu mengikuti sekolah lapangan (SL) petani dari Dinas Pertanian Sumbar di Nagari Tabek Panjang, Baso, Agam. Di sekolah lapangan itu, ia tersadar bahwa persoalan utama petani adalah permodalan. Hal ini tak bisa dipecahkan industri perbankan. Maka, tercetus ide untuk membuat bank petani, demi memenuhi kebutuhan mereka.
Di benak para petani pun relatif alergi terhadap pendirian koperasi. Jadilah ide Masril tak bersambut. ”Berdasarkan rapat evaluasi dan pengalaman kami selama ini, koperasi hanya menguntungkan para ketuanya,” ujar anak pertama dari delapan bersaudara ini.
Seusai mengikuti sekolah lapangan, ia mengumpulkan sejumlah rekan dan membentuk tim beranggotakan lima orang. Tugasnya, mencari tahu seluk-beluk pendirian bank petani. Tim itu dibekali dana pencarian informasi Rp 600.000. Mereka menemui para mantan pegawai bank, dinas terkait, dan mendatangi bank-bank umum.
”Saya ke (Kota) Bukittinggi mendatangi bank yang ada. Saya bilang ingin membuat bank, bisakah diberi pelatihan,” cerita Masril, yang dijawab para bankir itu, ”tak mungkin”.
Tahun 2006 mereka ke Padang guna mengikuti diskusi dari Yayasan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas (AFTA). Saat itu sisa dana pencarian informasi Rp 150.000, masih dipotong uang bukti pelanggaran (tilang) lalu lintas Rp 40.000 gara-gara salah membaca rambu lalu lintas.
Dalam diskusi yang dihadiri pejabat Bank Indonesia itu, Masril diberi tahu bahwa dana perbankan cukup banyak. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk modal kelompok tani.
”Saya bilang, kami ingin modal itu untuk membuat bank. Saya tanya caranya,” kata Masril, yang diyakinkan bisa mendirikan LKMA. Sejak itu dia rajin membaca buah pikiran Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Prof Mubyarto.
Modal mendirikan LKMA diperoleh lewat penjualan saham Rp 100.000 per lembar kepada ratusan petani. Setelah modal diperoleh, muncul masalah pembukuan. Mereka lalu mengikuti pelatihan konsultan dari Yogyakarta.
”Waktu itu ada LKMA di Kabupaten Pasaman yang sudah berdiri. Sewaktu kami mau belajar, ternyata harus membayar. Jadilah kami belajar langsung dari ahlinya,” kata Masril yang tak memungut uang jasa setiap kali berbagi pengalaman tentang LKMA.
Beragam produk tabungan atau pinjaman berbasis kebutuhan langsung petani secara spesifik ditelurkan LKMA, seperti tabungan ibu hamil, tabungan pajak motor untuk pengojek, dan tabungan pendidikan anak.
Tahun 2007, Menteri Pertanian Anton Apriyantono meresmikan LKMA Prima Tani. Ia tercenung mendengar cerita Masril. ”Kalau Pak Menteri bikin seperti yang saya lakukan, tentu hasilnya lebih cepat bagi petani,” ceritanya tentang pertemuan itu. Setelah itu, pemerintah meluncurkan program PUAP.
Perjuangan Masril bukan tanpa hambatan. Berbagai cibiran pun datang, juga dari keluarga. ”Kepada istri saya katakan, jika kita ikhlas mengerjakan sesuatu, Insya Allah ada balasannya,” kata Masril.
Hal itu terbukti. Tahun 2008 ia dikontrak perusahaan Jepang dengan gaji Rp 2,5 juta per bulan. Kini, ia menjadi konsultan perusahaan Belanda bergaji Rp 3,5 juta sebulan.
Masril bertahan memajukan petani sebab ia tak ingin mereka terus-menerus dieksploitasi, terutama saat menjelang pemilihan umum. Kini, ia menyiapkan pembentukan lembaga bernama Lumbung Pangan Rakyat. Targetnya, mengganti peran Bulog yang tak bertugas menurut fungsi yang diamanatkan.
”Lumbung Pangan Rakyat sudah saya uji coba, tetapi masih memerlukan penyempurnaan. Tunggu saja, petani sudah punya kelompok tani sebagai ’perusahaan’, LKMA sebagai ’bank’, dan Lumbung Pangan Rakyat sebagai ’Bulog’-nya,” kata Masril bersemangat. 

More aboutMasril Koto: Pendiri Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Prima Tani yang Tidak Lulus SD